Agenda Sidang PA Kotabaru

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

Biaya Perkara PA Kotabaru

Informasi biaya berperkara untuk wilayah radius di Kabupaten Kotabaru Pengadilan Agama Kotabaru

SIPP PA Kotabaru

Aplikasi SIPP adalah aplikasi pengarsipan perkara, yang membantu untuk menyampaikan informasi perkara para pihak

Ecourt PA Kotabaru

Pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak secara online sehingga biaya lebih murah dan pelayanan lebih mudah dan cepat tanpa perlu mengantri.

Ecourt PA Kotabaru

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berita Pengadilan


Senin, 24 Januari 2022 - Perwakilan Pegawai Pengadilan Agama Kotabaru mengunjungi Pengadilan Negeri Kotabaru dalam rangka study banding mengenai hal - hal apa saja yang harus di lakukan dalam rangka meningkatkan zona integritas di wilayah Pengadilan Agama Kotabaru kususnya untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dalam hal ini Pengadilan Agama Kotabaru dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, Siti Fatimah, S.H.I., M.H yang menggantikan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru yang sedang menghadiri undangan di DPRD Kotabaru. Dalam hal ini semua Pegawai belajar dalam hal - hal yang mengenai zona integritas dari wilayah area 1 sampai dengan 6 serta belajar tentang penggunaan inovasi dan presentasi yang baik dalam membangun zona integritas. Sekedar informasi, Pengadilan Negeri Kotabaru mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di tahun 2021. Semoga dengan adanya pembelajaran ini Pengadilan Agama Kotabaru dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dan mendapaty predikat WBK ditahun 2022 ini. 

Berikut foto - foto kegiatan hari ini :

............ Baca lebih banyak



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. .

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pimpinan


Statistik Pengunjung

Pemda Kotabaru